Transportasi berkelanjutan menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan kota yang inklusif dan ramah lingkungan. Penyediaan jalur sepeda, trotoar, serta akses mudah ke transportasi umum mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mobilitas yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh warga, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, serta penyandang disabilitas. Namun, tantangan masih ada terkait rendahnya proporsi penggunaan transportasi umum dan tingginya beban biaya rumah tangga untuk perumahan dan transportasi, sehingga dibutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi untuk mendorong pergeseran menuju sistem transportasi yang berkelanjutan dan terjangkau.

Wilayah Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan terbesar di Indonesia yang mengalami mobilitas penduduk sangat tinggi setiap harinya. Berdasarkan data terkini, sebanyak 14,9% penduduk usia 5 tahun ke atas atau sekitar 4,41 juta jiwa di wilayah ini merupakan komuter antar kota. Angka ini menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pergerakan lintas wilayah untuk memenuhi kebutuhan bekerja dan sekolah. Statistik Komuter Jabodetabek 2023 menunjukkan bahwa mayoritas komuter, sekitar 79%, masih mengandalkan kendaraan pribadi sebagai moda transportasi utama. Hanya 19,5% penumpang di wilayah Jabodetabek yang menggunakan transportasi umum, angka tersebut menurun 0,86 poin persentase dibandingkan dengan 20,36% pada tahun 2019. Sementara itu, hanya 1,4% yang tergolong komuter aktif (berjalan kaki atau bersepeda), yang mencerminkan rendahnya budaya mobilitas berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan emisi karbon dan kemacetan lalu lintas.

Rasio panjang jalur sepeda terhadap total panjang jalan di DKI Jakarta berkisar 4,88% (313,607 km dari total panjang jalan 6.432 km) pada tahun 2024, naik dari 1,52% pada tahun 2020. Pengembangan ini mencakup jalur sepeda yang dilindungi, jalur sepeda di trotoar, dan jalur sepeda bersama.

DKI Jakarta tercatat memiliki panjang trotoar 610 km atau 87,1% dari ruas jalan pada tahun 2024, meningkat dari 118 km pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, pengeluaran non-makanan mencapai 57% dari rata-rata pengeluaran per kapita, dengan perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air menempati porsi terbesar, yaitu 26% dari total pengeluaran. Pada tahun 2024, pola pengeluaran masih menunjukkan dominasi kebutuhan primer, dengan pengeluaran non-makanan mencapai Rp748.800 per bulan. Di antaranya, biaya perumahan—termasuk listrik, bahan bakar, dan air—menyerap sekitar Rp391.750, atau sekitar 28% dari total konsumsi. Selain perumahan, pengeluaran terkait transportasi masih mendominasi anggaran rumah tangga, yang menggarisbawahi peran sentral perumahan dan mobilitas dalam membentuk struktur pengeluaran rumah tangga.

Pada tahun 2019, pengeluaran non-makanan mencapai 57% dari rata-rata pengeluaran per kapita, dengan perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air menempati porsi terbesar, yaitu 26% dari total pengeluaran. Pada tahun 2024, pola pengeluaran masih menunjukkan dominasi kebutuhan primer, dengan pengeluaran non-makanan mencapai Rp748.800 per bulan. Di antaranya, biaya perumahan—termasuk listrik, bahan bakar, dan air—menyerap sekitar Rp391.750, atau sekitar 28% dari total konsumsi. Selain perumahan, pengeluaran terkait transportasi masih mendominasi anggaran rumah tangga, yang menggarisbawahi peran sentral perumahan dan mobilitas dalam membentuk struktur pengeluaran rumah tangga.

Pada tahun 2019, 91,6% komuter di wilayah metropolitan Jakarta masih lebih memilih kendaraan pribadi dan paratransit daripada transportasi umum, terutama karena waktu tempuh yang lama dan ketidakpraktisan. Namun, pada tahun 2024, terdapat 22 kota yang mengoperasikan sistem BRT, dengan TransJakarta muncul sebagai yang terpanjang di dunia dengan panjang 244 km dan melayani lebih dari 1 juta penumpang setiap hari. Pemerintah berencana memperluas layanan BRT dan BTS ke 20 kota lainnya pada tahun 2029, dengan tujuan mendorong peralihan yang lebih besar ke arah perjalanan umum dan aktif.