Permasalahan perkotaan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pesatnya tingkat urbanisasi yang berdampak pada peningkatan penduduk perkotaan hingga diprediksi mencapai 72,8% pada tahun 2050, kurang dari 15% penduduk perkotaan memiliki akses terhadap air minum yang aman dan memadai, hanya 8,85% penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, 4 dari 10 rumah tangga perkotaan tinggal di rumah tidak layak huni, meningkatkan polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor, 75% wilayah pesisir perkotaan rawan terhadap bencana banjir dan penurunan tanah, serta hilangnya lebih dari 100 juta USD per tahun akibat kemacetan di 6 kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bekasi, Medan, dan Makassar.

Pengadaan layanan publik di wilayah perkotaan Indonesia saat ini mengalami kendala dalam hal efisiensi dan efektivitas, dan situasinya diperkirakan akan semakin memburuk seiring dengan peningkatan permintaan akan infrastruktur dan pelayanan yang lebih berkualitas. Pengembangan teknologi dan inovasi melalui pendekatan kota cerdas dapat memberikan solusi bagi tantangan ini. Namun, diseminasi pengetahuan tentang implementasi kota cerdas dan potensi manfaatnya masih belum merata di seluruh kota di Indonesia. Permasalahan sentral yang dihadapi adalah bahwa wilayah perkotaan di Indonesia memerlukan kemampuan dan kapasitas dalam konsep kota cerdas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan serta pengelolaan infrastruktur dan layanan perkotaan, sehingga dapat memenuhi tuntutan yang terus meningkat.

Oleh karena itu, perlu disusun strategi pembangunan perkotaan masa depan untuk menghadapi berbagai permasalahan perkotaan melalui implementasi smart city. Beberapa faktor kunci yang menjadi peluang dan hambatan dalam mewujudkan smart city adalah kesiapan dalam hal data dan teknologi terbarukan, peran kebijakan dan peraturan yang mendukung, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan. Tak kalah penting adalah masalah pendanaan yang tersedia untuk menggerakkan proyek-proyek smart city.

Administrasi publik, seperti yang kita ketahui, tidak selalu dapat berjalan dengan mulus. Berbagai faktor dapat mengganggu kinerja administrasi publik, dan beberapa diantaranya mencakup perubahan politik. Ketika ada perubahan dalam konstitusi atau regulasi yang mengatur tugas-tugas pemerintah, hal itu bisa berdampak pada administrasi publik beroperasi. Perubahan demografis juga memainkan peran penting, seperti peningkatan keterampilan penduduk, ketersediaan lapangan kerja, dan tingkat ketergantung. Hal ini semua mempengaruhi permintaan dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Selain itu, perubahan ekonomi dapat mencakup pergeseran perekonomian global dan nasional, masuknya Indonesia ke dalam G 20, perubahan dalam kondisi ekonomi masyarakat, dan perkembangan usaha baru.

Urbanisasi juga merupakan faktor penting dalam perubahan administrasi publik. Ketika desa-desa berkembang menjadi kota-kota yang padat, hal ini menghadirkan tantangan baru dalam mengelola sumber daya infrastruktur perkotaan. Selain itu, teknologi memainkan peran utama dalam mengubah cara administrasi publik beroperasi. Revolusi Industri 4.0, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (ICT), telah mengubah cara pemerintah menyediakan layanan, berinteraksi dengan warga, dan mengelola data.

Terakhir, kita tidak boleh mengabaikan dampak dari bencana seperti krisis kemanusiaan, bencana alam, atau pandemi. Ketika bencana terjadi, tugas administrasi publik bisa berubah dengan cepat untuk menangani keadaan darurat dan mengatasi dampaknya. Namun, di antara semua faktor ini, teknologi mungkin adalah yang memiliki pengaruh paling signifikan. Teknologi memungkinkan pemerintah untuk mengoptimalkan layanan, mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih efisien, serta berkomunikasi dengan warga lebih baik. Oleh karena, untuk mengatasi perubahan dalam administrasi publik, pengembangan dan penerapan teknologi yang canggih dapat membantu pemerintah tetap relevan dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pandemi Covid-19 telah menjadi momen penting yang mempercepat transformasi digital di Indonesia. Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan yang mencakup lima langkah penting untuk mewujudkan pencapaian transportasi digital. Langkah pertama adalah meningkatkan akses dan infrastruktur digital serta pelayanan internet. Hal ini berarti lebih banyak masyarakat memiliki akses lebih baik dari teknologi ke internet, memungkinkan mereka untuk terlibat ekonomi digital. Langkah kedua adalah mempersiapkan rencana transformasi digital di sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan pertanian. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di berbagai sektor ini. Langkah ketiga adalah mempercepat integrasi pusat data nasional.

Hal ini akan membantu dalam pengumpulan dan analisis data yang lebih baik, yang merupakan kunci untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Langkah keempat adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan di bidang digital. Hal ini mencakup pelatihan dan pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi permintaan akan tenaga kerja yang terampil di bidang teknologi. Langkah kelima adalah memastikan bahwa regulasi, skema pendanaan, dan pembiayaan yang diperlukan segera disusun. Hal ini akan memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, percepatan transportasi digital yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo adalah langkah yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di era digital. Hal ini akan memungkinkan negara untuk mengambil manfaat dari kemajuan teknologi dan memastikan bahwa masyarakatnya memiliki akses yang lebih baik ke layanan digital yang inovatif. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memainkan peran yang lebih besar dalam perekonomian global yang semakin terhubung secara digital.