Kategori Artikel
National Urban Forum (NUF) Dashboard capaian implementasi NUA per indikator

Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025

01. Menghapus Kemiskinan dalam Segala Bentuk untuk Kesejahteraan

Indonesia menunjukkan kemajuan dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran, serta meningkatkan pemerataan dan produktivitas tenaga kerja. Jalur pemulihan menuju kesejahteraan perkotaan sesuai amanat NUA terus berjalan, meski masih terdapat tantangan dalam pengurangan kemiskinan ekstrem, perluasan kerja layak, dan penekanan ketimpangan.

Tingkat kemiskinan nasional meningkat dari 9,41% pada 2019 menjadi 10,14% pada 2021 akibat pandemi, namun tren ini kembali menurun hingga 9,03% pada Maret 2024 dan 8,57% pada September 2024. Jika menggunakan garis kemiskinan internasional sebesar 3 dolar AS PPP (2021), angkanya bahkan turun dari 10,8% pada 2019 menjadi 5,4% pada 2024, atau setara dengan 15,42 juta jiwa yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Tingkat pengangguran terbuka dari tahun 2020 hingga 2024, yang sempat melonjak selama pandemi, berangsur membaik, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), persentase penduduk miskin meningkat dari 9,78% pada Maret 2020 menjadi 10,14% pada Maret 2021. Namun, ketika pandemi mulai mereda, tingkat kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan: 9,03% pada Maret 2024 dan 8,57% pada September 2024. Pencapaian ini merupakan yang terendah dalam satu dekade terakhir.

Ketimpangan pendapatan yang diukur melalui koefisien Gini menunjukkan perbaikan di tingkat nasional dan perkotaan. Koefisien Gini Indonesia menurun dari 0,402 (2015) menjadi 0,380 (2019), sempat naik selama pandemi, sebelum stabil di 0,381 (September 2024). Ketimpangan lebih tinggi di perkotaan (0,402) daripada pedesaan (0,308). Disparitas pedesaan lebih persisten akibat ketergantungan pertanian, akses pendidikan dan keuangan terbatas, serta lemahnya diversifikasi ekonomi.

Pola tenaga kerja laki-laki penyandang disabilitas mengikuti pola keseluruhan (pertanian 44,35%, jasa 36,70%, industri 18,95%). Namun, bagi perempuan penyandang disabilitas, sektor jasa (47,61%) merupakan penyumbang terbesar, diikuti pertanian (37,27%) dan industri (15,12%). Kontribusi perempuan di bidang pertanian lebih rendah karena keterbatasan fisik.

Dari sisi produktivitas tenaga kerja, pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja kembali positif pascapandemi. Setelah mengalami kontraksi -1,84% pada 2020, capaian ini berangsur pulih menjadi 1,63% pada 2023, meski masih lebih rendah dibandingkan tingkat pertumbuhan 2,94% pada 2019. Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertujuan memulihkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru dengan fokus utama 1) mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dalam hal penyediaan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan, dan pembinaan, 2) peningkatan keterampilan tenaga kerja, 3) pembangunan infrastruktur, serta 4) mendorong investasi.


Selasa, 16 Desember 2025
7 dilihat | 1 menit membaca

Berita dan cerita