Ruang terbuka hijau memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas udara, serta mendukung kesehatan masyarakat. Ketersediaan ruang terbuka publik yang inklusif mendorong aktivitas fisik, interaksi sosial, dan resiliensi ekosistem kota. Namun, tantangan kualitas udara masih menjadi isu serius, mengingat polusi udara berkontribusi pada tingginya angka penyakit pernapasan dan kematian. Oleh karena itu, peningkatan ruang terbuka hijau perlu diintegrasikan dengan upaya pengendalian polusi udara untuk mewujudkan lingkungan perkotaan yang sehat dan berkelanjutan.

Rata-rata ruang terbuka hijau per kapita di Indonesia meningkat dari 22,6m2/kapita pada tahun 2020 menjadi 35,80m2/kapita pada tahun 2024. Program Pembangunan Kota Hijau (P2KH) yang diluncurkan sejak tahun 2011 resmi berakhir pada tahun 2018 setelah berjalan di lebih dari 170 kabupaten/kota. Program ini bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah agar mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan lingkungan dalam penataan ruang melalui penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH), serta menyediakan minimal 30% ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Namun, seiring dengan perubahan arah kebijakan dan pendekatan pembangunan perkotaan yang lebih komprehensif, P2KH tidak lagi dilanjutkan sebagai program yang berdiri sendiri. Sebaliknya, semangat dan prinsip dasar P2KH kini diadopsi dalam berbagai kebijakan dan inisiatif baru, seperti program Kota Cerdas Berkelanjutan, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan juga terintegrasi dalam Strategi Nasional Perkotaan melalui Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045.

Proporsi Lahan di Kawasan Lindung menurun dari 27,14 juta hektare pada tahun 2020 menjadi 26,89 juta hektare pada tahun 2023. Pada tahun 2019, rata-rata PM10 ambien tahunan tertimbang populasi tidak termasuk kebakaran hutan mencapai 20,99 μg/m3. Berdasarkan standar kualitas udara PM10 Indonesia, angka ini dikategorikan baik. Sementara itu, rata-rata PM2.5 ambien tahunan tertimbang populasi di Indonesia pada tahun 2019 mencapai 19,4 μg/m3, 18 μg/m³ pada 2020, 20-21 μg/m³ pada 2022, ~30-33 μg/m³ pada 2023, Angka tersebut hampir empat kali lebih tinggi dibandingkan Pedoman Kualitas Udara WHO untuk konsentrasi rata-rata tahunan untuk PM2.5 sebesar 10 μg/m3 yang kemudian diperbarui pada 2021: diturunkan menjadi 5 μg/m³.

Polusi udara berkontribusi terhadap sekitar 221.600 kematian. Pada tahun 2022, tercatat 310.871 kasus pneumonia di Indonesia, yang meningkat menjadi 330 kasus dengan 53 kematian pada tahun 2023. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan tercatat 1.278 kasus pneumonia dan 188 kematian. Data tahun 2023 juga menunjukkan bahwa dari 10 penyakit dengan kasus terbanyak per 100.000 penduduk, 4 diantaranya adalah penyakit pernapasan: penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) dengan 145 kasus dan 78,3 ribu kematian, kanker paru dengan 18 kasus dan 28,6 ribu kematian, pneumonia dengan 5.900 kasus dan 52,5 ribu kematian, serta asma dengan 504 kasus dan 27,6 ribu kematian. Risiko pencemaran udara terhadap penyakit pernapasan tercatat cukup tinggi, dengan PPOK memiliki risiko sebesar 36,6%, pneumonia 32%, asma 27,95%, kanker paru 12,5%, dan tuberkulosis 12,2%.

Luas Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang dikelola secara berkelanjutan telah menurun sebesar 2,46 juta hektar, dari 7,8 juta hektar pada tahun 2014 menjadi 5,34 juta hektar pada tahun 2016. Pada tahun 2022, luasnya akan mencapai 28,9 juta hektar. Pada tahun 2023, luasnya akan mencapai 29,2 juta hektar (melebihi target 29,1 juta hektar). Pada tahun 2024, luasnya akan mencapai 29,9 juta hektar, atau sekitar 9,2% dari luas perairan nasional. Pengelolaan yang efektif (yaitu, kawasan yang dikelola secara “berkelanjutan”) akan mencapai 17,8 juta hektar pada tahun 2024.