Proses desentralisasi tanggung jawab pemerintahan kepada pemerintah daerah di Indonesia dapat dikatakan dimulai dengan disahkannya dengan Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada hakikatnya, kedua UU ini mengalihkan sejumlah otoritas politik dan sumber daya keuangan ke level kota dan kabupaten, termasuk dalam hal penyelenggaraan perkotaan, seperti misalnya pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta tata kelola dan manajemen perkotaan.

Forum Urban Asia-Pasifik keenam (APUF-6) merupakan salah satu forum tingkat Asia-Pasifik yang membahas pembangunan perkotaan. Forum ini diadakan tanggal 19-21 Oktober 2015 di Fairmont Convention Centre, Jakarta, Indonesia. Forum tersebut diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (ESCAP) dan Kementerian PUPR Indonesia bersama dengan lebih dari 30 mitra.

Permasalahan perkotaan yang dihadapi Indonesia saat ini adalah pesatnya tingkat urbanisasi yang berdampak pada peningkatan penduduk perkotaan hingga diprediksi mencapai 72,8% pada tahun 2050, kurang dari 15% penduduk perkotaan memiliki akses terhadap air minum yang aman dan memadai, hanya 8,85% penduduk yang memiliki akses terhadap sanitasi yang layak, 4 dari 10 rumah tangga perkotaan tinggal di rumah tidak layak huni, meningkatkan polusi udara akibat emisi kendaraan bermotor, 75% wilayah pesisir perkotaan rawan terhadap bencana banjir dan penurunan tanah, serta hilangnya lebih dari 100 juta USD per tahun akibat kemacetan di 6 kota besar di Indonesia: Jakarta, Bandung, Surabaya, Bekasi, Medan, dan Makassar.

Forum Urban Asia-Pasifik keenam (APUF-6) merupakan salah satu forum tingkat Asia-Pasifik yang membahas pembangunan perkotaan. Forum ini diadakan tanggal 19-21 Oktober 2015 di Fairmont Convention Centre, Jakarta, Indonesia. Forum tersebut diselenggarakan oleh United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (ESCAP) dan Kementerian PUPR Indonesia bersama dengan lebih dari 30 mitra.

Kebutuhan pengembangan spasial di Indonesia tidak hanya dalam konteks makro, tetapi juga dalam konteks meso hingga mikro. Berikut ini kerangka kebijakan pengembangan spasial berdasarkan tantangan dan persoalan pertumbuhan dan perkembangan perkotaan di Indonesia.