Perjalanan menuju Agenda Baru Perkotaan telah dimulai sejak tahun 1960 hingga awal tahun 1970-an. Pada masa itu, wilayah perkotaan mulai mengalami lonjakan jumlah penduduk, yang disebabkan oleh adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Untuk mendukung penyelenggaraan agenda habitat di tiap negara, PBB meminta negara anggotanya membentuk organisasi komisi nasional habitat atau national habitat committees (NHCs). NHCs juga berfungsi sebagai alat interaksi dan komunikasi dengan unit Habitat Agenda Partners (HAP), yaitu berbagai pelaku habitat di semua tingkatan. Di Indonesia, NHCs dibentuk dalam format kesekretariatan yaitu Sekretariat Nasional Habitat Indonesia (Seknas Habitat), karena lebih berperan dalam menghimpun data-informasi, pelaporan capaian agenda habitat, serta memfasilitasi program implementasi oleh lembaga/pelaku lain dengan tidak mengokupasi peran masing-masing.

Sebagai tindak lanjut Konferensi Habitat III (Quito, 2016), diarahkanlah pengembangan kelembagaan Habitat tingkat nasional, oleh Bappenas sebagai focal point yang didukung Seknas Habitat oleh sekretarian harian di bawah Kementerian PUPR. Namun seiring dengan perkembangannya, fungsi focal point beralih kepada Seknas Habitat dengan ketua Direktur Jenderal Cipta Karya.

Tahun 2015, menjadi tahun yang penting bagi Indonesia menuju Habitat III. Indonesia diberikan kesempatan menjadi tuan rumah dalam beberapa agenda menuju Habitat III. Dalam rangka persiapan berbagai kegiatan tersebut, terdapat insiasi diadakannya forum baru perkotaan nasional, salah satunya yaitu dengan penyelenggaraan National Urban Forum (NUF).