Kota Padang sebagai kota rawan bencana gempa bumi dan tsunami terus menunjukkan komitmen kuat dalam upaya mitigasi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang berhasil menduduki peringkat ketiga nasional dalam penilaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Bencana tahun 2024 dengan penilaian dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang mengacu pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendagri 2020-2024 dan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022. Capaian tersebut menunjukkan Kota Padang telah memenuhi enam pilar urusan Sub-Urusan Bencana sesuai standar pemerintah pusat yang mencakup kelembagaan, sumber daya aparatur, kebijakan, pendanaan, teknis operasional, dan kepemimpinan.

Pemerintah Kota Padang melaksanakan strategi mitigasi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami dengan berbagai langkah penting, mencakup pengkajian risiko yang komprehensif, optimalisasi kebijakan dan kelembagaan, serta membangun sinergi di bidang perencanaan. Pemerintah Kota Padang telah mengembangkan tindakan konkret mencakup pemantapan sistem peringatan dini dengan uji coba sistem setiap tanggal 26, instalasi rambu dan papan informasi terkait kebencanaan, penentuan wilayah aman tsunami, penandaan garis blue line, dan evaluasi kelayakan bangunan untuk shelter bencana.  Pemerintah Kota Padang juga meninjau kesiapan 22 sirene di berbagai titik di Kota Padang.

Pemerintah Kota Padang meluncurkan layanan kedaruratan call center 112 untuk masyarakat. Pelayanan kedaruratan tersebut diberi nama Padang Command Center (PCC) 112. Layanan darurat 112 ini merupakan sebuah manifestasi nyata dari Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan respons dalam menghadapi berbagai situasi darurat di tengah masyarakat. Layanan call center 112 ini akan terintegrasi dengan tujuh dinas, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran, BPBD, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR.

‘’Padang Command Center’’ dijalankan untuk layanan kedaruratan. Sosialisasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Kota Padang dan meminimalkan dampak negatif terhadap risiko bencana diupayakan oleh pemerintah kota secara intensif. Kelompok Siaga Bencana (KSB) di tingkat kelurahan aktif melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Selain itu, KSB sebagai unsur masyarakat yang aktif dalam penanggulangan bencana, mulai dari tahap pra-bencana hingga tahap tanggap darurat.

Padang Command Center memiliki salah satu output nyata yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti Program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana). Program SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana).di Kota Padang adalah upaya untuk menjadikan satuan pendidikan, seperti sekolah, aman dari bencana. Program ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak bencana di lingkungan pendidikan, serta memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dalam situasi darurat. Kota Padang bahkan dinobatkan sebagai kota terbaik di Indonesia dalam hal pelaksanaan program SPAB.

Pemerintah Kota Padang juga mengembangkan Program Sekolah Tangguh Bencana (Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana) yang bertujuan untuk pengurangan risiko bencana. Kota Padang telah menampakkan upaya serius dalam kesiapsiagaan bencana yang ditunjukkan dengan diakuinya Kelurahan Purus dan Lolong Belanti sebagai Kelurahan Siaga Tsunami oleh UNESCO-IOC. Kota Padang juga bertekad untuk terus bermitra dengan BMKG, Kogami, dan masyarakat dalam ‘’Program Tsunami Ready Community’’.

Hal ini menyebabkan dibutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat mulai dari pihak swasta, akademisi, dan komunitas untuk mengoptimalkan peran ‘’Tsunami Ready Community’’. Selain itu, Kota Padang memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap tanggal 30 September sejak tahun 2010 untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pemerintah Kota Padang juga melaksanakan pertemuan santai tiap bulan dengan pemangku kepentingan dan praktisi kebencanaan guna membahas isu-isu terkait pengurangan risiko bencana.

Sumber:

https://padang.go.id/pcc-112-pusat-kendali-dan-layanan-kedaruratan-pemko-padang