Contoh nyata dari pembiayaan perkotaan yang efektif melalui pendanaan eksternal adalah Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP), sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia dalam menanggapi bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi tahun 2018. Proyek ini memperoleh pinjaman Bank Dunia sebesar US$150 juta untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan permukiman di Kota Palu, Sigi, dan Donggala. Hal ini menunjukkan bagaimana pembiayaan multilateral dapat melengkapi anggaran nasional dan daerah untuk pemulihan pascabencana.

CSRRP berfokus pada tiga komponen: perumahan permanen dan infrastruktur permukiman, rehabilitasi fasilitas umum seperti sekolah dan pusat kesehatan, dan dukungan teknis untuk pelaksanaan. Dana dikelola melalui Rekening Khusus di Bank Indonesia, dengan pencairan dikaitkan dengan pelaporan keuangan interim, memastikan transparansi dan pengawasan sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan.

Hingga Desember 2024, CSRRP telah membangun 5.598 unit rumah tinggal, memulihkan fasilitas pendidikan untuk lebih dari 26.000 siswa, dan menyediakan air minum untuk lebih dari 16.000 rumah tangga. Proyek ini juga memadukan standar desain inklusif dan tangguh bencana, termasuk fitur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas—menyoroti pendekatan holistik dan akuntabel terhadap pemulihan perkotaan pascabencana.

Lembaga keuangan multilateral (LKM) seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Bank Pembangunan Islam (IsDB) memainkan peran penting sebagai perantara keuangan dalam pembangunan perkotaan dan pemulihan pascabencana, khususnya bagi negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Keterlibatan mereka tidak hanya sekadar memberikan pinjaman—mereka juga menawarkan bantuan teknis, perangkat mitigasi risiko, pengembangan kapasitas, dan kerangka tata kelola yang memastikan dana digunakan secara efektif, transparan, dan memberikan dampak yang maksimal. Dalam kasus Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sulawesi Tengah (CSRRP), LKM memobilisasi pembiayaan konsesional skala besar, yang menyediakan akses ke pendanaan yang terjangkau dengan persyaratan yang menguntungkan bagi pemerintah nasional dan daerah.

Selain pendanaan, LKM menawarkan bantuan teknis dan memastikan akuntabilitas melalui sistem pencairan yang terstruktur. Dalam CSRRP, Bank Dunia menerapkan mekanisme akun khusus yang dikaitkan dengan pelaporan berbasis kinerja, yang memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Model ini mendukung pengelolaan dana yang efektif dan mengurangi risiko penyalahgunaan. LKM juga meningkatkan kapasitas kelembagaan lokal dengan memberikan dukungan manajemen proyek, termasuk panduan tentang pengadaan, perlindungan lingkungan, dan infrastruktur inklusif. Keterlibatan mereka memperkenalkan praktik terbaik internasional, termasuk standar desain yang tahan bencana dan inklusif terhadap disabilitas, yang memperkuat ketahanan perkotaan jangka panjang.

Selain itu, LKM berfungsi sebagai katalis untuk menarik investasi lebih lanjut. Kehadiran mereka memastikan integritas proyek bagi para pemodal bersama, mendorong kolaborasi lintas sektor. Singkatnya, lembaga multilateral memungkinkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya dengan membiayai proyek tetapi juga dengan memperkuat tata kelola, transparansi, dan kemampuan kelembagaan di tingkat lokal.

Singkatnya, lembaga keuangan multilateral bertindak sebagai penyandang dana dan pemungkin, menjembatani kesenjangan antara modal global dan kebutuhan pembangunan lokal. Peran mereka dalam proyek seperti CSRRP menggambarkan bagaimana mereka membantu tidak hanya untuk membiayai rekonstruksi fisik tetapi juga untuk melembagakan ketahanan, membangun kapasitas pemerintah daerah, dan mempromosikan pemulihan perkotaan yang inklusif. Keberhasilan program ini menjadi contoh yang baik tentang bagaimana pemerintah daerah dapat memobilisasi keuangan pembangunan dari sumber eksternal seperti lembaga multilateral, sambil memastikan implementasi proyek yang transparan dan akuntabel serta berdampak langsung pada masyarakat. Model pembiayaan ini penting untuk ditiru di wilayah lain, terutama dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mendesak dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur perkotaan.

Sumber:

https://sitaba.pu.go.id