Kategori Artikel
National Urban Forum (NUF) dan New Urban Agenda (NUA) Praktik baik implementasi NUA dari seluruh stakeholder

Jumat, 19 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Kamis, 18 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Rabu, 17 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025
Selasa, 16 Desember 2025

16. Praktik baik indikator 77

Praktik baik tema 16 indikator 77 Jumlah negara yang telah berpartisipasi dalam lokakarya peningkatan kapasitas tentang indikator Agenda Perkotaan Baru

Peningkatan Kapasitas untuk Pemerintah Daerah dalam Pelaporan VLR: Melokalisasi SDGs dan I-SIM untuk Kota dan Kabupaten

Ringkasan:

Sejak 2021, pemerintah daerah di Indonesia mulai aktif menyusun Voluntary Local Reviews (VLR) untuk melaporkan capaian dan tantangan SDGs di tingkat lokal, dimulai dari Kota Surabaya sebagai perintis pada 2021, diikuti Provinsi Jawa Barat pada 2023, serta Otorita Ibu Kota Nusantara yang meluncurkan review awal Nusantara SDGs VLR pada 2024. Selain itu, Kabupaten Kendal dan Kutai Kartanegara juga tengah menyusun VLR dengan dukungan UCLG ASPAC dan Tanoto Foundation. Melalui program LOCALISE SDGs yang menjangkau 16 provinsi dan 14 kota, UCLG ASPAC dan APEKSI memperkuat kapasitas pemerintah daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi kolaborasi multipihak. Untuk mempercepat capaian SDGs, diterapkan pula skema pemeringkatan I-SIM (Integrated Sustainability Indonesia Movement), yang pada 2022 diikuti 74 dari 93 kota, dan pada 2023 melibatkan 103 dari 415 kabupaten di Indonesia. Partisipasi tinggi ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam pelaporan terukur, transparan, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, filantropi, dan masyarakat sipil untuk memperkuat sinergi pencapaian SDGs di tingkat lokal maupun internasional.

Deskripsi:

Sejak 2021, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mengirimkan Voluntary Local Review (VLR) sebagai bagian dari upaya mereka untuk mendokumentasikan kemajuan, tantangan, dan praktik baik dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Kota Surabaya menjadi kota pertama yang mengirimkan VLR pada tahun 2021, diikuti oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah Kota Nusantara juga meluncurkan tinjauan awal VLR SDGs Nusantara pada tahun 2024. Kabupaten Kendal dan Kutai Kartanegara juga sedang mengembangkan VLR mereka dengan dukungan dari UCLG ASPAC dan Yayasan Tanoto pada tahun 2024.

DUCLG ASPAC bertindak sebagai fasilitator dan memberikan bantuan teknis kepada pemerintah daerah selama proses pengembangan VLR. Bekerja sama dengan APEKSI (Asosiasi Kota-Kota Indonesia), UCLG ASPAC mengimplementasikan program LOCALISE SDGs, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan SDGs secara efektif. Program ini berfokus pada 16 provinsi dan 14 kota di Indonesia dan mencakup kegiatan seperti pelatihan, pendampingan, dan penyusunan laporan VLR, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta.

Selain penyusunan VLR, percepatan pencapaian SDGs di tingkat kota dan kabupaten juga dilakukan melalui skema pemeringkatan transparan yang disebut I-SIM (Gerakan Keberlanjutan Terpadu Indonesia). I-SIM adalah inisiatif multi-pemangku kepentingan yang diselenggarakan oleh PT Surveyor Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Kota-Kota Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia. Program I-SIM terdiri dari dua bagian: I-SIM untuk Kota, yang berfokus pada pemeringkatan SDGs di tingkat kota, dan I-SIM untuk Kabupaten, yang berfokus pada pemeringkatan di tingkat kabupaten. Kedua program tersebut terintegrasi dengan Indonesian SDG Action Awards, yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada tahun 2022, I-SIM untuk Kota melibatkan 74 dari 93 kota di Indonesia. Pada tahun 2023, I-SIM untuk Kabupaten melibatkan 103 dari 415 kabupaten di Indonesia. Tingkat partisipasi yang tinggi ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mencapai SDGs secara terukur dan transparan. I-SIM juga membuka peluang bagi mitra pembangunan non-pemerintah, seperti bisnis, lembaga filantropi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam mendukung program unggulan pemerintah kota dan kabupaten, dengan tujuan menciptakan sinergi yang kuat dalam mencapai SDGs di tingkat lokal.

Melalui dukungan UCLG ASPAC dan APEKSI, pemerintah daerah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap SDGs, serta memperkuat sistem pemantauan dan pelaporan pencapaian SDGs di tingkat lokal. Pengembangan VLR juga berfungsi sebagai sarana untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik antar wilayah dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional terkait pembangunan berkelanjutan.

Sumber: https://localisesdgs-indonesia.org/ ; https://isim.ptsi.co.id/


Jumat, 19 Desember 2025
5 dilihat | 1 menit membaca

Berita dan cerita