Perencanaan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam pembangunan perkotaan, karena memastikan bahwa kebijakan perumahan, tata ruang, infrastruktur, dan layanan dasar saling terkait secara harmonis. Pendekatan ini tidak hanya mencegah tumpang tindih kebijakan, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan perencanaan yang menyatukan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, kota dapat berkembang secara inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menguat pascapandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB per kapita meningkat dari Rp56,9 juta pada tahun 2020 (kontraksi ekonomi sebesar 2,07%) menjadi Rp62,2 juta pada tahun 2021, kemudian Rp71,0 juta pada tahun 2022, Rp75,0 juta pada tahun 2023, dan mencapai sekitar Rp78,6 juta pada tahun 2024.

Peningkatan pendapatan mencerminkan pemulihan ekonomi (pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, 2023 sebesar 5,05%, dan 2024 sebesar 5,03%). Angka-angka ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi nasional yang positif serta peningkatan produktivitas masyarakat. Hal ini dikarenakan, selama tiga tahun tersebut, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%. Namun, pertumbuhan pendapatan tetap perlu diimbangi dengan pengendalian inflasi biaya perumahan.

Porsi anggaran perumahan terhadap PDB sangat kecil —berkisar ~0,13%–0,32% pada periode 2015–2023.

Program subsidi perumahan seperti FLPP, SSB, dan SBUM menjadi instrumen utama pemerintah dalam meningkatkan akses rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pada 2023, FLPP membiayai 229.000 unit rumah dengan anggaran Rp 26,3 triliun, sementara total subsidi perumahan mencapai sekitar Rp 30 triliun atau ±1% APBN 2023 (Rp 3.061 triliun). Pada 2024, FLPP mendanai 200.300 unit senilai Rp 24,57 triliun, dengan total subsidi perumahan diperkirakan mendekati Rp 30 triliun, setara 0,8–0,9% APBN 2024 (Rp 3.350 triliun). Meskipun porsinya kecil dalam struktur APBN, program ini krusial untuk mengurangi beban kepemilikan rumah di tengah kenaikan harga dan keterbatasan daya beli masyarakat.

Hingga tahun 2023, telah terinventarisasi lebih dari 12.000 benda cagar budaya secara nasional, dan lebih dari 1.000 bangunan telah ditetapkan sebagai cagar budaya melalui sistem registrasi berbasis digital yang dapat diakses pada dua platform, yaitu https://dapobud.kemendikbudristek.com/cagar-budaya/ dan https://referensi.data.kemendikdasmen.go.id/budayakita/cagarbudaya.

Berdasarkan laporan tahun 2021, 53 kota dan kabupaten telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM). Dalam hal perencanaan tata ruang, kemajuan yang signifikan telah dicapai: pada tahun 2015, 25 dari 34 provinsi, 329 dari 399 kabupaten, dan 84 dari 93 kota telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Data terbaru menunjukkan bahwa dari 38 provinsi di Indonesia, 34 telah mengesahkan peraturan RTRW, sementara 4 masih dalam proses. Di tingkat kabupaten/kota, dari 508 daerah, 179 telah menyelesaikan revisi, 269 sedang merevisi, 3 memiliki RTRW yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri, dan hanya 2 yang belum memiliki peraturan RTRW.