Permukiman layak merupakan salah satu prasyarat penting untuk mewujudkan kehidupan yang sehat, aman, dan bermartabat bagi seluruh masyarakat. Upaya menciptakan permukiman layak tidak hanya berkaitan dengan penyediaan rumah yang memenuhi standar kualitas fisik, tetapi juga mencakup akses terhadap layanan dasar seperti air minum, sanitasi, ruang publik yang inklusif, serta lingkungan yang bebas dari kawasan kumuh. Dalam konteks pembangunan perkotaan, permukiman layak berperan strategis untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kualitas hidup warga, dan mendukung terciptanya kota yang inklusif, tangguh, serta berkelanjutan.

Indonesia mendukung perumahan bertahap, skema pembangunan mandiri, serta perbaikan permukiman kumuh dan permukiman informal. Indonesia juga sepakat untuk mendorong perluasan dan pengisian perkotaan yang terencana, dengan berfokus pada pembaruan, regenerasi, dan perombakan kawasan perkotaan, termasuk perbaikan permukiman kumuh dan permukiman informal, serta menghindari segregasi spasial dan sosial-ekonomi serta gentrifikasi. Dalam empat tahun, 39 kabupaten/kota di 16 provinsi telah menerima intervensi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), yang mencakup total luas permukiman kumuh 359.166 hektar. Sejak dimulainya Dana Alokasi Khusus Terpadu pada tahun 2020 hingga 2024, telah terjadi peningkatan signifikan jumlah pemerintah daerah yang menyatakan minat, menetapkan lokasi prioritas, dan menerima alokasi DAK. Jumlah pemerintah daerah yang berminat meningkat dari 33 menjadi 244, sementara daerah prioritas meningkat dari 33 menjadi 67, dan penerima DAK meningkat dari 12 menjadi 30. Rencana luas areal yang akan digarap juga meningkat dari 90,31 hektar menjadi 134,92 hektar, dengan alokasi anggaran sekitar Rp12 miliar per tahun.

Akses terhadap layanan dasar, seperti air minum yang dikelola dengan aman, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah yang efektif merupakan hak asasi manusia. Layanan-layanan ini juga merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Tren capaianpengelolaan sampah dalam enam tahun terakhir menunjukkan pola peningkatan yang bertahap, meskipun belum konsisten. Pada tahun 2019, capaian pengelolaan sampah berada pada angka 53,26%, kemudian meningkat signifikan menjadi 60,89% pada tahun 2020, 62,58% pada tahun 2021, dan mencapai titik tertinggi sebesar 63,18% pada tahun 2022. Namun, capaian ini kembali menurun menjadi 60,95% pada tahun 2023 dan 58,75% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum ada kemajuan, upaya pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari kapasitas pengelolaan yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, hingga kurangnya integrasi data dan partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan strategi, antara lain mekanisme tanggung jawab produsen yang diperluas, penerapan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, serta pengembangan dan fasilitasi Bank Sampah yang melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan pemilahan dan daur ulang sampah.

Proporsi Kota dengan Program Perbaikan Permukiman Kumuh perlu dipertimbangkan berdasarkan skala tantangan permukiman kumuh di Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengidentifikasi 7.055 lokasi permukiman kumuh yang mencakup lebih dari 44.300 hektar, mulai dari parah (1.043 lokasi; 8.724,61 ha) hingga sedang (1.754; 14.135,89 ha), ringan (1.902; 12.154,81 ha), dan permukiman kumuh yang belum terdefinisi (2.356; 9.292,83 ha).

Akses terhadap air minum yang dikelola dengan aman meningkat dari 11,9% pada tahun 2020 (berdasarkan SDG’s dan laporan SKAMRT) menjadi 14,1% pada tahun 2024, mendekati target 15%. Pada tahun 2020, hanya 7,64% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi yang dikelola dengan aman. Angka ini menurun menjadi 7,25% pada tahun 2021, tetapi mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2022 sebesar 10,16%, kemudian terus meningkat menjadi 10,21% pada tahun 2023 dan mencapai 10,25% pada tahun 2024.

Dalam empat tahun, 39 kabupaten/kota di 16 provinsi telah menerima intervensi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan total luas permukiman kumuh mencapai 359.166 hektar. Sejak dimulainya Dana Alokasi Khusus Terpadu pada tahun 2020 hingga 2024, terdapat peningkatan signifikan jumlah pemerintah daerah yang berminat, menetapkan lokasi prioritas, dan menerima alokasi DAK. Jumlah pemerintah daerah yang berminat meningkat dari 33 menjadi 244, sementara yang memiliki lokasi prioritas meningkat dari 33 menjadi 67, dan penerima DAK meningkat dari 12 menjadi 30. Rencana luasan penanganan juga meningkat dari 90,31 hektar menjadi 134,92 hektar, dengan alokasi anggaran mencapai sekitar Rp12 miliar per tahun.